Selasa, 27 Januari 2015
1.
Peranan Konflik dalam
Mengembangkan manajemen
Konflik pasti menjadi suatu hal yang wajar yang
pernah dilalui oleh perusahaan. Konflik dapat berupa perselesihan
(disagreement), konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah
pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama
lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan
masing-masing. Menurut Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan
oleh adanya kekuatan saling bertentangan, kekuatan-kekuatan ini bersumber pada
keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah
yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.
Contoh
Kasus:
Pada tanggal 22 April 2010, ribuan karyawan sebuah
perusahaan galangan kapal, yang berlokasi di Tanjung Udang, Batam, turun untuk
berdemonstrasi dan melakukan aksi pembakaran terhadap fasilitas perusahaan.
Media memberitakan paling tidak 9 orang terluka dan puluhan mobil dibakar.
Konflik bermula dari umpatan seorang supervisor asal India yang mengatakan
bahwa orang Indonesia “stupid” kepada tenaga kerja Indonesia. Tetapi pemicu
dari kerusuhan ini tidak hanya itu saja, akumulasi dari rasa kesal terhadap
pembedaan dalam gaji dan fasilitas antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga
kerja asing merupakan faktor terjadinya konflik. Selain itu, dalam wawancara
dengan beberapa karyawan perusahaan, diketahui bahwa perusahaan ini tidak
menerapkan undang-undang yang mengatur dengan jelas perekrutan tenaga kerja
oleh Investasi Asing di Indonesia.
Sementara itu, pekerja kontrak dibayar per jam, yang
nilainya relatif kecil karena terpotong-potong. Tenaga kerja tetap mendapatkan
fasilitas pengamanan pekerjaan yang bagus, sedangkan karyawan kontrak harus
melengkapi keselamatan diri sendiri.
Rangkuman
Keadaan:
ribuan karyawan berdemonstrasi dan melakukan aksi
pembakaran terhadap fasilitas perusahaan. Konflik bermula dari umpatan seorang
supervisor asal India yang mengatakan bahwa orang Indonesia “stupid” kepada
tenaga kerja Indonesia. Tetapi pemicu dari kerusuhan ini tidak hanya itu saja,
akumulasi dari rasa kesal terhadap pembedaan dalam gaji dan fasilitas antara
tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing merupakan faktor terjadinya
konflik.
Penyelesaian :
Dalam konflik diatas seharusnya dapat memperhatikan perbedaan kultur diantara
karyawannya dan kemudian memutuskan cara pendekatan seperti apa yang sesuai
untuk menciptakan kondisi yang baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam hal
gaji harus seimbang antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing
2. Peranan
Kepemimpinan untuk mengatasi konflik
Pengertian Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
dalam bukunya “manajemen sumber daya manusia” (1997). Pemimpin (Leader = head)
adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan
bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan
organisasi. Kristo (2009), pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 3K
yaitu Karakter, keterampilan dan komitmen. Karakter, menunjukkan
bagaimana seseorang membuat dan menentukan sebuah kepurusan. Karakter inilah
yang menentukan sifat, perkataan, dan tindakan seseorang. Keterampilan, adalah sebuah kemampuan yang
dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tugas, kemampuan untuk
bertindak, kemampuann untuk beradaptasi, dan kemampuan untuk berpikir
besar. Komitmen, merupakan
sebuah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang telah membuat
sebuah perjanjian maka harus ditepati karena adanya sebuah keterikatan.
Contoh Kasus
Wonosari, (sorotgunungkidul.com)--Merasa diperlakukan tidak adil oleh Perusahaan Manufaktur, Eko Darobi (35) mengadu ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul. Dia mengaku dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Padahal, sejak PT tersebut berdiri 4 tahun lalu, dirinya telah banting tulang sebagai tenaga kontrak.
Wonosari, (sorotgunungkidul.com)--Merasa diperlakukan tidak adil oleh Perusahaan Manufaktur, Eko Darobi (35) mengadu ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul. Dia mengaku dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Padahal, sejak PT tersebut berdiri 4 tahun lalu, dirinya telah banting tulang sebagai tenaga kontrak.
Dihadapan Yustina Sri Sarimukti, Kabid HI dan Ketenaga kerjaan,
Dinsosnakertrans Gunungkidul, Eko menyampaikan keluhannya.
"Sebagai tenaga kontrak, sesuai aturan saya telah menanyakan ke HRD tentang nasib saya. Diperpanjang ataukah diputus kontrak ? Awal Desember dijawab diperpanjang, ternyata 4 Desember 2014 saya dipecat," jelasnya, Kamis (22/01/2015).
Eko juga mengungkapkan, banyak hak karyawan yang tidak dipenuhi perusahaan,. Ekstra lembur hingga pesangon karyawan tidak ada.
"Dulu sebelum ganti manajemen ada uang lembur, tetapi sekarang karyawan dibohongi. Modusnya jika dikejar target pekerja disuruh masuk walaupun hari libur, nanti liburnya diganti hari lain. Demikian juga pesangon, karyawan dengan masa kerja 2 tahun lebih jika putus kontrak harusnya ada pesangon. Tetapi ini tidak, saya yang 4 tahun lebih saja tanpa pesangon," tambahnya.
"Sebagai tenaga kontrak, sesuai aturan saya telah menanyakan ke HRD tentang nasib saya. Diperpanjang ataukah diputus kontrak ? Awal Desember dijawab diperpanjang, ternyata 4 Desember 2014 saya dipecat," jelasnya, Kamis (22/01/2015).
Eko juga mengungkapkan, banyak hak karyawan yang tidak dipenuhi perusahaan,. Ekstra lembur hingga pesangon karyawan tidak ada.
"Dulu sebelum ganti manajemen ada uang lembur, tetapi sekarang karyawan dibohongi. Modusnya jika dikejar target pekerja disuruh masuk walaupun hari libur, nanti liburnya diganti hari lain. Demikian juga pesangon, karyawan dengan masa kerja 2 tahun lebih jika putus kontrak harusnya ada pesangon. Tetapi ini tidak, saya yang 4 tahun lebih saja tanpa pesangon," tambahnya.
Eko Darobi Merasa diperlakukan tidak adil oleh
Perusahaan Manufaktur, Dia mengaku dipecat secara sepihak oleh perusahaan.
banyak hak karyawan yang tidak dipenuhi perusahaan. Dulu sebelum ganti
manajemen ada uang lembur, tetapi sekarang karyawan dibohongi. Modusnya
jika dikejar target pekerja disuruh masuk walaupun hari libur, nanti liburnya diganti
hari lain. Demikian juga pesangon, karyawan dengan masa kerja 2 tahun
lebih jika putus kontrak harusnya ada pesangon. Tetapi ini tidak, ia yang 4
tahun lebih saja tanpa pesangon.
Penyelesaian
Dari permasalahan diatas seharusnya perusahaan bisa
memenuhi hak karyawan sesuai dengan yang dikerjakannya, seperti mendapat uang
lembur, uang THR, dan memberikan pesangon kepada karyawan yang putus kontrak
lebih dari 2 tahun.
3. Praktek
dehumanisasi yang biasanya sering muncul dalam manajemen
Dehumanisasi sering terjadi kepada para pekerja kasusnya seperti pada perempuan dan orang cacat , yang melakukan tindakan kasar dan keras kepada pekerja dimana mereka diperlakukan tidak adil seperti diskriminasi antara karyawan perempuan dan laki-laki dalam hal perbedaan gaji
Kasus
Pertama
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diskriminasi terhadap buruh perempuan, mestinya menjadi isu utama yang diangkat untuk memperingati hari buruh yang jatuh pada Rabu (1/5). Karena paradigma yang dialami oleh sebagian besar buruh perempuan Indonesia, seringkali menempatkan buruh perempuan sebagai korban.
Banyak perusahaan atau pengusaha lebih memilih untuk mempekerjakan buruh perempuan dibandingkan dengan buruh laki-laki. Alasannya, karena buruh perempuan lebih rajin, enggan terlibat dalam serikat pekerja, dan cenderung patuh kepada majikan. Padahal dalam pelaksanaannya, mayoritas pekerja perempuan yang dipekerjakan dengan perjanjian outsourching atau pekerja temporer, lebih mudah terkena PHK. Hal ini bisa terjadi tanpa alasan yang jelas, bisa karena pekerja tersebut hamil atau terlibat dalam serikat pekerja.
Berbagai kebijakan diskriminatif juga masih dialami oleh pekerja perempuan. Untuk jurnalis perempuan, masih banyak yang belum mendapatkan hak dan asuransi, seperti pekerja laki-laki. Jurnalis perempuan yang bekerja di televisi, kebanyakan hanya dinilai dari daya tarik fisik, tanpa melihat kemampuannya. Di kasus lain, minimnya jumlah pekerja perempuan yang menempati posisi sebagai pengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi, juga merupakan tindakan diskriminatif.
Sejumlah hak-hak bagi pekerja perempuan masih sering diabaikan oleh perusahaan. Seperti Hak Reproduksi, yang meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, menyusui dengan benar, memilih pasangan untuk menikah. Walaupun semestinya hak-hak ini diatur dalam perjanjian kerja bersama, namun hanya perusahaan yang memiliki serikat pekerja yang kuat, yang memberikan fasilitas untuk hak-hak tersebut.
Dalam hal pemberian upah, pekerja perempuan juga sering mendapat diskriminasi. Seperti tunjangan keluarga hanya didapatkan oleh pekerja laki-laki, sedangkan pekerja perempuan tidak. Lemahnya pengawasan Departemen Tenaga Kerja juga dituding sebagai penyebab kasus pekerja perempuan menerima upah lebih rendah meskipun mereka memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerja laki-laki. Sedangkan pada kasus lain, pekerja perempuan dikeluarkan dari pekerjaannya karena menyatakan tentang status kesehatannya.
Sedangkan dari segi keselamatan dan beban kerja, sejumlah perusahaan seringkali melakukan pelanggaran. Seperti dalam sebuah pabrik seluruh pekerja wajib berdiri, tidak ada perkecualian bagi yang hamil dan haid. Tidak tersedianya toilet terpisah, dan pengurangan jumlah pegawai yang menyebabkan bertambahnya beban kerja, menyebabkan ke toilet saja tidak sempat, serta pemaksaan bekerja lembur.
Pekerja perempuan pun sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Dari pelecehan ringan seperti disiuli atau dirayu sampai ke tindak perkosaan atau pemaksaan untuk melayani kebutuhan seksual atasan
Kasus Kedua
BEIJING, KOMPAS.com - Pihak berwenang China menutup sebuah pabrik di barat negara karena diduga telah memperbudak 11 orang pekerja, kebanyakan cacat mental, selama bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat menyedihkan, lapor media pemerintah Selasa (14/12).
Kasus tersebut, yang merupakan contoh terbaru penyalahgunaan tenaga kerja di negara yang luas itu, muncul tiga tahun setelah kasus skandal perbudakan besar yang melibatkan ribuan pekerja yang ditemukan dipaksa bekerja di tempat pembakaran batu-bata.
Ke-11 orang itu bekerja di sebuah pabrik bahan bangunan di Xinjiang barat dengan jam kerja yang panjang, mengalami pemukulan secara reguler, dan diberi makanan yang layak untuk anjing, lapor Beijing News. Mereka bekerja di sebuah pabrik bernama Jiaersi Green Construction Material Chemical Factory dan tak satu pun dari mereka yang dibayar, kata laporan itu. Beberapa dari mereka telah bekerja selama empat tahun. Para pekerja yang mencoba untuk melarikan diri dipukuli secara rutin.
Menurut pemilik pabrik itu, Li Xinglin, para pekerja dikontrak untuk bekerja di pabrik tersebut oleh sebuah lembaga bantuan yang tidak terdaftar bagi penyandang cacat yang berbasis di Provinsi Sichuan di barat daya negara itu, kata Beijing News. Li mengaku, ia telah membayar ke agen itu sebesar 9.000 yuan (1.350 dollar AS) untuk pengiriman lima orang dari para pekerja itu serta tambahan 300 yuan per pekerja per bulan, kata harian tersebut.
Kantor berita Xinhua mengatakan, polisi di Xinjiang dan Sichuan tengah melancarkan perburuan terhadap Li setelah dia melarikan diri dari pabrik itu bersama sejumlah pekerja. Istri Li telah ditahan polisi, demikian dilaporkan. Kepala badan bantuan itu, yang diidentifikasi sebagai Zeng Lingquan, juga ditahan oleh polisi di Sichuan atas dugaan menjerumuskan pekerja ke dalam perbudakan, kata Xinhua.
Tahun 2007, ribuan orang dipaksa untuk bekerja di pembakaran batu-bata di Provinsi Henan dan Shanxi, di mana mereka mengalami pemukulan secara rutin dan kelaparan. Pengungkap terhadap kasus itu mengejutkan China. Meskipun tidak ada angka resmi yang telah dilaporkan tentang berapa banyak orang diperbudak, penyelidikan parlemen mengatakan, sebanyak 53.000 pekerja migran telah bekerja di lebih dari 2.000 tempat pembakaran batu-bata ilegal hanya di Shanxi saja. Sejak saat itu, kasus-kasus perbudakan serupa secara sporadis dilaporkan terjadi di seluruh China.
Mei lalu, polisi menyelamatkan 34 orang yang dipaksa untuk bekerja di sebuah pembakaran batu-bata di Provinsi Hebei, China utara, demikain lapor media pemerintah saat itu. Sebelas orang ditahan karena "menggunakan metode seperti pemukulan, penyeteruman, intimidasi dan pembatasan kebebasan, untuk memaksa buruh migran terlibat dalam kerja manual yang berat", lapor Yanzhao Metropolis Daily
Pelanggaran yang terjadi jika praktek dehumanisasi berlangsung adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada pekerja perempuan dan orang cacat.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diskriminasi terhadap buruh perempuan, mestinya menjadi isu utama yang diangkat untuk memperingati hari buruh yang jatuh pada Rabu (1/5). Karena paradigma yang dialami oleh sebagian besar buruh perempuan Indonesia, seringkali menempatkan buruh perempuan sebagai korban.
Banyak perusahaan atau pengusaha lebih memilih untuk mempekerjakan buruh perempuan dibandingkan dengan buruh laki-laki. Alasannya, karena buruh perempuan lebih rajin, enggan terlibat dalam serikat pekerja, dan cenderung patuh kepada majikan. Padahal dalam pelaksanaannya, mayoritas pekerja perempuan yang dipekerjakan dengan perjanjian outsourching atau pekerja temporer, lebih mudah terkena PHK. Hal ini bisa terjadi tanpa alasan yang jelas, bisa karena pekerja tersebut hamil atau terlibat dalam serikat pekerja.
Berbagai kebijakan diskriminatif juga masih dialami oleh pekerja perempuan. Untuk jurnalis perempuan, masih banyak yang belum mendapatkan hak dan asuransi, seperti pekerja laki-laki. Jurnalis perempuan yang bekerja di televisi, kebanyakan hanya dinilai dari daya tarik fisik, tanpa melihat kemampuannya. Di kasus lain, minimnya jumlah pekerja perempuan yang menempati posisi sebagai pengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi, juga merupakan tindakan diskriminatif.
Sejumlah hak-hak bagi pekerja perempuan masih sering diabaikan oleh perusahaan. Seperti Hak Reproduksi, yang meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, menyusui dengan benar, memilih pasangan untuk menikah. Walaupun semestinya hak-hak ini diatur dalam perjanjian kerja bersama, namun hanya perusahaan yang memiliki serikat pekerja yang kuat, yang memberikan fasilitas untuk hak-hak tersebut.
Dalam hal pemberian upah, pekerja perempuan juga sering mendapat diskriminasi. Seperti tunjangan keluarga hanya didapatkan oleh pekerja laki-laki, sedangkan pekerja perempuan tidak. Lemahnya pengawasan Departemen Tenaga Kerja juga dituding sebagai penyebab kasus pekerja perempuan menerima upah lebih rendah meskipun mereka memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerja laki-laki. Sedangkan pada kasus lain, pekerja perempuan dikeluarkan dari pekerjaannya karena menyatakan tentang status kesehatannya.
Sedangkan dari segi keselamatan dan beban kerja, sejumlah perusahaan seringkali melakukan pelanggaran. Seperti dalam sebuah pabrik seluruh pekerja wajib berdiri, tidak ada perkecualian bagi yang hamil dan haid. Tidak tersedianya toilet terpisah, dan pengurangan jumlah pegawai yang menyebabkan bertambahnya beban kerja, menyebabkan ke toilet saja tidak sempat, serta pemaksaan bekerja lembur.
Pekerja perempuan pun sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Dari pelecehan ringan seperti disiuli atau dirayu sampai ke tindak perkosaan atau pemaksaan untuk melayani kebutuhan seksual atasan
Kasus Kedua
BEIJING, KOMPAS.com - Pihak berwenang China menutup sebuah pabrik di barat negara karena diduga telah memperbudak 11 orang pekerja, kebanyakan cacat mental, selama bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat menyedihkan, lapor media pemerintah Selasa (14/12).
Kasus tersebut, yang merupakan contoh terbaru penyalahgunaan tenaga kerja di negara yang luas itu, muncul tiga tahun setelah kasus skandal perbudakan besar yang melibatkan ribuan pekerja yang ditemukan dipaksa bekerja di tempat pembakaran batu-bata.
Ke-11 orang itu bekerja di sebuah pabrik bahan bangunan di Xinjiang barat dengan jam kerja yang panjang, mengalami pemukulan secara reguler, dan diberi makanan yang layak untuk anjing, lapor Beijing News. Mereka bekerja di sebuah pabrik bernama Jiaersi Green Construction Material Chemical Factory dan tak satu pun dari mereka yang dibayar, kata laporan itu. Beberapa dari mereka telah bekerja selama empat tahun. Para pekerja yang mencoba untuk melarikan diri dipukuli secara rutin.
Menurut pemilik pabrik itu, Li Xinglin, para pekerja dikontrak untuk bekerja di pabrik tersebut oleh sebuah lembaga bantuan yang tidak terdaftar bagi penyandang cacat yang berbasis di Provinsi Sichuan di barat daya negara itu, kata Beijing News. Li mengaku, ia telah membayar ke agen itu sebesar 9.000 yuan (1.350 dollar AS) untuk pengiriman lima orang dari para pekerja itu serta tambahan 300 yuan per pekerja per bulan, kata harian tersebut.
Kantor berita Xinhua mengatakan, polisi di Xinjiang dan Sichuan tengah melancarkan perburuan terhadap Li setelah dia melarikan diri dari pabrik itu bersama sejumlah pekerja. Istri Li telah ditahan polisi, demikian dilaporkan. Kepala badan bantuan itu, yang diidentifikasi sebagai Zeng Lingquan, juga ditahan oleh polisi di Sichuan atas dugaan menjerumuskan pekerja ke dalam perbudakan, kata Xinhua.
Tahun 2007, ribuan orang dipaksa untuk bekerja di pembakaran batu-bata di Provinsi Henan dan Shanxi, di mana mereka mengalami pemukulan secara rutin dan kelaparan. Pengungkap terhadap kasus itu mengejutkan China. Meskipun tidak ada angka resmi yang telah dilaporkan tentang berapa banyak orang diperbudak, penyelidikan parlemen mengatakan, sebanyak 53.000 pekerja migran telah bekerja di lebih dari 2.000 tempat pembakaran batu-bata ilegal hanya di Shanxi saja. Sejak saat itu, kasus-kasus perbudakan serupa secara sporadis dilaporkan terjadi di seluruh China.
Mei lalu, polisi menyelamatkan 34 orang yang dipaksa untuk bekerja di sebuah pembakaran batu-bata di Provinsi Hebei, China utara, demikain lapor media pemerintah saat itu. Sebelas orang ditahan karena "menggunakan metode seperti pemukulan, penyeteruman, intimidasi dan pembatasan kebebasan, untuk memaksa buruh migran terlibat dalam kerja manual yang berat", lapor Yanzhao Metropolis Daily
Pelanggaran yang terjadi jika praktek dehumanisasi berlangsung adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada pekerja perempuan dan orang cacat.
DAFTAR PUSTAKA
Luthans F. 1981. Origanizational
Behavior. Singapore: Mc Graw Hill
Kristo, M. T. 2009. Suara
Pemimpin. Jakarta:Elex Media Komputindo
http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-10668-dipecat-sepihak-eko-wadul-dinsosnakertrans.html
www.drydocksworld-southasia.com
;;
Subscribe to:
Komentar (Atom)
